 |
| Bestari Raden | Ketua LSM Rimueng Lam Kalud |
Tapaktuan | Samudra News - Pembentukan kabinet baru Pemerintah Provinsi Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf menuai sorotan di Aceh Selatan. Dianggap tidak adil karena didominasi pejabat dari daerah tertentu, telah memancing opini dari sementara kalangan tentang perlunya Provinsi Aceh segera dimekarkan dengan membentuk provinsi baru, Aceh Barat Selatan (ABAS).
"Mininmnya jumlah putra-putra dari daerah barat selatan menunjukkan kawasan itu tetap saja dimarjinalkan. Makanya tidak berlebihan jika kita menuntut Aceh segera dimekarkan dengan membentuk Provinsi Abas sebab, tampaknya sulit memang bagi Pemprov untuk bersikap adil karena luasnya wilayah Aceh ini, " kata Bestari Raden, Ketua LSM Rimueng Lam Kalud, Selasa (6/11) di Tapaktuan.
Menurut pantauan sejak tersebarnya informasi resmi tentang pelantikan 32 pejabat eselon II (dua di antaranya tidak hadir), oleh Gubernur Zaini Abdullah Senin (5/11), perhatian publik di Tapaktuan terpaku pada komposisi daerah asal para pejabat yang dilantik. Komposisi mana mencerminkan tidak adanya pemerataan bagi putra asal wilayah barat dan selatan untuk diberi kesempatan terlibat berperan serta di dalam "ingar bingarnya" pembangunan daerah.
Selain "terdepaknya" beberapa nama yang dipakai pada kabinet sebelumnya, minimnya persentase keterlibatan putra dari barat dan selatan pada komposisi kabinet baru telah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat luas. Demikian perkembangan situasi, yang mengemuka, setidaknya di Tapaktuan.
Selain Bestari Raden yang juga mantan tahanan politik/narapidana politik GAM, pendapat senada dikemukan seorang pemerhati di Tapaktuan, Teuku Sukandi dengan menyebutkan, " Dari dulu kala Pemeritah Provinsi Aceh memang tidak pernah berbuat adil untuk barat dan selatan, termasuk keadilan dan pemerataan pembangunan".
Hanya Empat Pejabat
Baik Bestari Raden maupun T.Sukandi menegaskan, tidak adanya pemerataan di dalam komposisi kabinet yang baru dilantik terbukti, dari 32 pejabat yang dilantik, hanya empat di antaranya berasal dari daerah barat dan selatan. Yaitu, satu putra Aceh Selatan, Prof Dr.Jasman J.Ma’ruf,SE,MBA sebagai Staf Ahli Gubernur bidang ekonomi.
Sementara dari Aceh Barat juga satu yaitu, Ir.Nurman Daud Samad sebagai Karo Administrasi dan Pembangunan, serta dua dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), masing-masing, Drs.Adami,M.Pd dengan jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Drs.Syaiba Ibrahim sebagai Karo Kesra. "Selebihnya didominasi oleh putra asal daerah tertentu," kata Bestari Raden.
Dia mempertanyakan, dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh menunjukkan kawasan barat dan selatan ditempatkan sebagai daerah yang seolah tidak memiliki sumber daya manusia. "Ini betul-betul menunjukkan sikap barat selatan dilihat dengan sebelah mata. Untuk itu kita imbau pemerintah pusat segera memastikan untuk pemekaran Aceh, dan panitia pemekaran Provinsi ABAS saya ingatkan jangan tidur, tapi berjuang terus untuk sebuah harga diri," tandasnya.
Hal senada diungkapkan Teuku Sukandi dengan mengungkapkan kilas balik situasi ketidak adilan yang sudah berakar di sepanjang usia republik ini. "Aceh cukup luas, makanya sulit untuk membangun pemerataan, konon lagi di tengah sikap para petinggi provinsi yang memang tidak memikirkan sebuah keadilan bagi wilayah barat dan selatan," kata T.Sukandi. [AD]
