Februari 2013
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Banda Aceh – Aceh tidak ada yang pungkiri memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, termasuk kekayaan bahari yang menyimpan banyak potensi ikan. Kekayaan Bahari ini seperti tersedia di kawasan laut selat Malaka dan Samudra Indonesia.

Aceh menyimpan banyak potensi industri perikanan bisa dikembangkan. Namun Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh sangat meyayangkan yang terjadi lebih 50 persen ikan hasil tangkapan dari Aceh kerap diekspor melalui Medan.

“Lebih 50 persen ketersediaan ikan yang diekspor ke luar negeri dari Medan itu pasokan dari Aceh,” kata Kepala Bappeda Aceh, Prof. Dr. Abubakar Karim Selasa (19/2/2013) di ruang kerjanya.

Secara tegas, Abubakar Karim menyatakan, ini merupakan potensi ekonomi yang sangat prospek untuk dikembangkan di Aceh. Apa lagi Aceh didukung oleh enam pelabuhan yang tersebar diseluruh Aceh, yaitu pelabuhan Kuala Langsa, Kreung Geukuh, Meulaboh, Kuala Batee, Krueng Raya dan pelabuhan Singkil.

Semua pelabuhan tersebut, katanya, akan bisa menyokong untuk kepentingan pelabuhan bebas Sabang nantinya. Karena dengan adanya sokongan enam palabuhan itu, Sabang yang menjadi pelabuhan bebas akan bisa mengekspor langsung hasil perikanan dari Aceh.

Selain itu juga, kata Abubakar, di Sabang juga bisa dibangun semacam industri perikanan, seperti pengalengan ikan, maupun jenis industri perikanannya.“Enam pelabuhan tersebut akan mendukung pelabuhan bebas Sabang guna melakukan transaksi ekspor-inpor,” katanya.

Menyangkut untuk mengembangkan pelabuhan Sabang, Abubakar Karim tidak menampik butuh banyak komponen terlibat didalamnya. Terutama menyangkut dengan pengembangan investasi perikanan yang masih terkendala pada regulasi untuk perizinan. Dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Daerah maupun pelaku bisnis itu sendiri sangat dibutuhkan.

Menurut Abubakar Karim, selama ini banyak pengusaha berkeinginan mengembangkan sayap bisnisnya di Aceh. Terutama investasi dalam bidang perikanan yang notabena akan sangat menguntungkan bila investasinya berada langsung di Aceh.

Yang terjadi kemudian, katanya, lagi-lagi terbentur dengan regulasi, mestinya Gubernur Aceh saat ini memiliki ketegasan dan sikap yang berani. Karena memang Aceh memiliki kewenangan khusus menyangkut mengatur pemerintahan sendiri.

“Ada banyak pengusaha perikanan ingin investasi di Aceh, tapi terkendala dengan regulasi,” tambahnya.
Abubakar menambahkan, kelebihan bila investasi perikanan dikembangkan di Aceh, akan jauh lebih hemat biaya transportasi. Tidak seperti selama ini, Abubakar Karim sendiri sempat kaget saat mengetahuinya biaya transportasi darat jauh lebih mahal dibandingkan biaya ekspor ke luar negeri.

“Saya sempat kaget, biaya transportasi darat dari Banda Aceh – Medan itu Rp.2500/kg, sedangkan ongkos eskpor ke Eropa hanya Rp.1800/kg,” tambahnya.

Atas dasar itu pula, banyak diantara pengusaha bidang perikanan ingin berinvestasi di Aceh. Karena secara biaya operasional jauh lebih ekonomis.

“Selisih harga Rp.700 itu bagi pengusaha kan juga besar, karena sekali kirim itu ribuan ton, tentunya bila diakumulasi jumlahnya akan besar juga,” tukasnya kembali.

Menyikapi persoalan tersebut, Abubakar Karim meminta Pemerintah Aceh harus berani bersikap. Meskipun regulasi nasional belum ada, kata Abubakar Karim. Dengan adanya kekhususan Aceh dibawah payung hukum Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Mestinya, Gubernur Aceh bisa lebih berani mengeluarkan regulasi agar pengusaha perikanan bisa mengembangkan sayapnya di Aceh. Beranikah Zaini Abdullah?. [tgj]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi atensi khusus atas polemik yang terjadi seputar keluarnya izin Gubernur Bali soal pemanfaatan hutan mangrove di kawasan Tahura Ngurai Rai seluas 102,22 hektar kepada PT TRB. Keluarnya izin ini dinilai berbagai pihak tidak transparan dan bisa merusak lingkungan.

Anggota BPK RI yang juga Ketua Kelompok Kerja Audit Lingkungan BPK sedunia (Supreme Audit Institution- SAI) , Dr. Ali Masykur Musa, mengatakan BPK siap mengaudit pengelolaan hutan mangrove di Bali guna melihat apakah ada penyimpangan atau penyalahgunaan izin. "BPK siap mengaudit pengelolaan hutan mangrove di Bali apakah itu karena permintaan atau tidak," katanya di sela-sela kunjungan ke Bali Post, Sabtu (23/2) kemarin.

Dipaparkan, BPK mempunyai tiga jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan menyangkut penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD. Kedua, soal pemeriksaan kinerja menyangkut pengeluaran izin, regulasi dan efektivitas program pemerintah. Ketiga, pemeriksaan untuk tujuan tertentu. "Untuk kasus Tahura di Bali pilihan kami tinggal apakah pemeriksaan kinerja atas pengelolaan hutan mangrove di Bali. Kalau sudah ada unsur kerugian negara maka kami akan melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Kami akan analisis dulu. Ini informasi yang positif untuk BPK dan akan kami tindaklanjuti," paparnya.

Untuk tahap awal, imbuhnya, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan atas fakta, dokumen yang menyangkut keluarnya pemanfaatan hutan mangrove untuk kepentingan pariwisata.

Ketika ditanya apakah kebijakan Pemprov Bali menyewakan hutan mangrove itu keliru di tengah kondisi hutan di Bali yang defisit, hanya 22 persen padahal UU mengamanatkan 30 persen, Masykur Ali belum bisa memastikan kebijakan itu keliru atau tidak sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "BPK bisa berpendapat atau menyimpulkan setelah ada data. Untuk itu, langkah awal yang akan kami lakukan adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas fakta, dokumen yang menyangkut keluarnya pemanfaatan hutan mangrove untuk kepentingan pariwisata," ucapnya.

Pria yang akrab dipanggil Cak Ali itu menegaskaan hutan mangrove harus dilindungi karena mempunyai tiga fungsi. Pertama, fungsi penyangga atas filter hubungan laut dan daratan. Bila mangrove rusak, tidak ada filter saat tsunami. Kedua, sebagai ekosistem menyangkut flora fauna. Kalau hutan mangrove rusak maka itu akan mengganggu ekosistem flora dan fauna di kawasan itu. Ketiga, hutan mangrove mempunyai nilai ekonomis terkait pariwisata.

"Kalau Bali yang mengusung pariwisata tetapi dalam pengelolaan hutan mangrove tidak memadukan tiga fungsi itu bisa dikatakan langkah dan kebijakan yang tidak tepat. Karenanya perlu dilakukan sebuah pemeriksaan," ucapnya.

Ke depan, ia berharap Pemprov Bali melakukan mangrovisasi atau penanaman kembali hutan mangrove secara masif agar fungsi hutan mangrove kembali sebagai hutan penyangga. Penggunaan lahan untuk kepentingan komersial atau alih fungsi lahan hutan mangrove harus dihentikan. "Harus ada regulasi yang kuat untuk mengatur hal itu. Low inforcement harus ditegakkan. Kalau ada yang merusak hutan mangrove, harus ditindak tegas," ujarnya.

Ketika ditanya apa sikap BPK terhadap keluhan kerusakan lingkungan yang timbul dalam proyek Jalan di atas Perairan (JDP) Benoa- Nusa Dua yang juga membabat hutan mangrove hampir tiga hektar, Masykur mengatakan pihaknya akan mengaudit hal itu. BPK akan mengkaji dengan empat langkah pemeriksaan. Pertama, apakah kegiatan itu melanggar tata ruang atau tidak. Kedua, izin pemberian lahan mangrove itu sudah benar atau tidak (menyangkut amdal). Ketiga, menyangkut iuran izin kawasan atau hutan, terakhir menyangkut reklamasi atas penggunaan lahan itu. "Kami akan periksa apakah empat proses itu dilalui dengan benar," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, BPK pada 2011, melakukan paralel audit dengan Malaysia untuk audit lingkungan di Selat Malaka. Kesimpulannya, 80 persen hutan mangrove yang ada di Selat Malaka, mulai dari Aceh sampai Jambi rusak. "BPK akan memeriksa hutan mangrove di provinsi lainnya. Kalau ada masukan dan permintaan dari siapa saja yang mempunyai kepentingan atas lestarinya hutan mangrove, kami siap melakukan audit," tutupnya. [tgj]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Aceh Utara - Alokasi anggaran untuk operasional Wali Nanggroe yang merupakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) senilai 40 Milyar, terus menuai masalah. Di Aceh Utara, sejumlah aktivis menolak anggaran tersebut yang dianggap hanya buang-buang duit.


Fakruddin, penasehat Persatuan Mahasiswa Asal Tanah Gayo (Pematang) di Aceh Utara, Senin (25/02/2013). mengatakan anggaran yang dialokasikan kepada Kelembagaan Wali Nanggroe merupakan pekerjaan buang-buang duit. Seharusnya dana senilai Rp 40 miliar itu bisa dianggarkan untuk pendidikan di Aceh. Apalagi kondisi amsyarakat yang masih terpuruk.

"Kami sebagai mahasiswa Gayo tetap memandang kepada anggaran terhadap wali nanggroe bahwa itu hanya buang-buang duit. Seharusnya dana sebesar 40 milyar itu digunakan untuk Pendidikan di Aceh, mengingat rakyat Aceh masih terpuruk. Maka sangat ironis jika anggaran itu tetap dipakai sebagai operasional wali nanggroe," katanya Fakhruddin.


Hal serupa juga disampaikan Baihaqi, Koordinator Bidang Advokasi LSM MaTA. Kepada The Globe Journal ia menjelaskan bahwa atas dasar apa pengalokasian anggaran untuk Wali Nanggroe dengan jumlah yang luar biasa besar.

"Seharusnya DPRA jangan terlebih dahulu ngotot ke anggaran Wali Nanggroe, kita benahi dulu untuk Pendidikan dan Kesehatan khusus di Aceh," Ujar Baihaqi.

Jika pun Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran itu, menurutnya akan berpotensi pada penyimpangan. Maka butuh pengawasan ekstra ketat dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian. "Tanpa pengawasan, maka akan berpotensi pada penyimpangan. Itu yang kita takuti. Dan kita harap adanya pengawasan," tutur Baihaqi. [tgj]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm

LHOKSEUMAWE – Indonesia kembali mengukir prestasi pada awal tahun 2013 dalam lomba Pidato Bahasa Melayu Antar Bangsa, di gedung pusat Konvensyen Antar Bangsa Putra Jaya (PICC) Malaysia. Pada tahun sebelumnya, Ulil Akbar membawa Indonesia meraih juara empat namun tahun ini Muhammad Zulfadli yang mewakili Indonesia mampu meraih juara kedua. Minggu (24/2/2013).


Perlombaan yang diikuti oleh 77 peserta dari 72 Negara berlangsung mulai 19-27 februari, untuk lomba pidato dimulai 19-22 februari 2013 lalu dan Indonesia meraih juara kedua dibawah tuan rumah Malaysia yang meraih juara pertama dan Brunai Darussalam diposisi ketiga. Ungkap Zulfadli yang akrab disapa Akhi Joe kepada Samudra Newsl.

Kemampuannya meraih juara kedua pada perlombaan pidato bahasa melayu antar bangsa di Malaysia adalah pertama kalinya ia mengukir sejarah untuk Indonesia. “ini adalah pertama kali saya mengukir sejarah bagi negeri ini, indonesia.” Ujar Mahasiswa semester enam FKIP Bahasa Inggris, Universitas Almuslim (Unimus) Peusangan Bireuen.

Proses yang dihadapi Zulfadli saat mengikuti even internasional sangat rumit disebabkan peserta yang mengikuti even tersebut berasal dari universitas terkemuka di dunia. “Prosesnya lumayan rumit, dari 77 peserta disaring hingga 35, lalu diperoleh 25, di semifinal tersisa 12, dan di final hanya 8 peserta.” Jelas putra kelahiran Blang Pulo Lhokseumawe tersebut.

Menurut Zulfadli, Malaysia adalah Negara yang menjaga khazanah budaya, seperti halnya Aceh. Namun, aceh harus lebih kembali mengangkat khazanahnya di mata dunia. “Seluruh peserta mengenal Aceh dan sungguh disayangkan jika aceh dan para generasi tak mau mengenal dirinya sendiri.” Ungkap Zulfadli. Seraya menambahkan, “perhatian pemerintah, serta dukungan untuk para pembangkitan sejarah dan budaya harus mendapatkan sebuah acuan yang kokoh untuk memartabatkan ke-aceh-an.” Karena menurutnya, itu kunci keberhasilan Malaysia memartabtkan bahasa melayu.

Zulfadli sangat bersyukur karena telah mampu mengharumkan nama Indonesia dan Aceh pada even yang sangat bergengsi ini. Keberhasilan yang diraihnya tidak terlepas dari sokongan dan dukungan yang ditujukan untuknya dari berbagai elemen masyarakat Indonesia khususnya Aceh. “saya sangat berterimakasih kepada orang tua, keluarga, kerabat, pihak Unimus, dan kepada tgk H. Muharuddin sekretaris komisi E DPRA” tutup Akhi Joe kepada Samudra Newsl. []

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Indra Prawira, SE
LANGSA - Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Langsa Indra Prawira, SE mengundurkan diri dari jabatannya pada selasa 12/2/2013 lalu. Pengunduran dirinya disebabkan ada beberapa faktor yang sangat prinsipil dan juga karena kesibukan pribadi. Jelas Indra kepada Samudra News, Senin (25/2/2013).

"Ada beberapa hal yang sangat prinsipil dan juga karena kesibukan pribadi yang tidak cukup waktu" ungkap Indra saat ditanyai alasan pengunduran dirinya dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Seraya menunjukkan surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta.

"Atas kerjasama yang baik selama ini saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila saya melakukan kekhilafan dalam melaksanakan tugas." Tulis Indra pada akhir isi surat pengunduran dirinya.

"Semoga Gerindra bisa menjadi partai yang lebih besar dan memenangkan pemilu 2014 yang akan datang." Harap Indra. []

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
BASEL - Tari Rapai Geleng dari Aceh yang ditampilkan kelompok kesenian Sekolah Pembangunan Jaya di Pavilion "Remakable Indonesia" memeriahkan pameran dagang "Mustermesse Basel (MUBA) 2013" di Exhibition Centre Basel, Basel, Swiss, Sabtu.

"Saya merasa bangga mendapat kepercayaan menampilkan aneka ragam kesenian budaya dalam acara pameran dagang MUBA, apalagi Indonesia menjadi `guest country` dalam penyelenggaraan pameran yang terbesar dan tertua di Swiss," ujar Pimpinan kelompok kesenian Pembangunan Jaya, Linda Herlinda..

Selama pameran yang berlangsung selama 10 hari dari tanggal 22 Februari hingga 3 Maret datang, tim kesenian Pembangunan Jaya selain menampilkan tarian Rapai Geleng juga tarian Tifa dari Papua dan Lontar dari NTT serta lagu lagu daerah yang disajikan secara kontermporer mampu menghangatkan udara musim dingin di Swiss yang masih diliputi salju.

Dua dari 14 penari kelompok kesenian Pembangunan Jaya, Gayatri Annisa Larasati dan Afifa Ezi mengakui senang dan bangga bisa terpilih untuk dapat menampilkan kesenian dan budaya Indonesia di Swiss.

Hal yang sama juga diakui Osna Prima Adidaya, pemain musik yang mengiringi para penari selama tampil di panggung pavilun Indonesia dan panggung media, yang berhasil menyihir pengunjung pavilun Indonesia seluas 2000 meterpersegi .

Acara yang dibungkus secara apik dan diperankan sangat lincah oleh para penari itu diantarkan dalam tiga bahasa Perancis, Jerman dan Inggris oleh pembawa acara Budiman Wiriakusumah, dari KBRI Bern juga menampilkan misi kesenian Jawa Timur yang tampil sebagai "Province of Charmed" dalam pameran dagang yang setiap hari dikunjungi lebih dari tiga ribu orang.

Menurut Budiman Wiriakusumah Pavilion Indonesia juga menampilkan cara membuat tenun ikat tradisional Centra Tenun Flores Lepo Torun yang diperagakan oleh Alfonsa Horeng berhasil menarik perhatian pengunjung.

Pada Pavilion Indonesia juga ditampilkan berbagai produk antara lain furniture dan "home decor", kerajinan tangan, produk fesyen, serta perhiasan mutiara Indonesia yang diwakili Aulia Jewellery pimpinan Nunik Ardiningsih.

Pavilion Indonesia yang diwaliki Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta 13 usaha kecil dan menengah dari Pemprov Jawa Timur, dan 37 perusahaan.

Menurut Direktur Penyelenggara MUBA Christian Eichenberger, pavilion Indonesia tampil secara prima dengan disain yang futuristik merupakan guest country terbaik selama 10 tahun terakhir penyelenggaraan MUBA yang sudah berlangsung sejak tahun 1917.

Dutabesar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechenstein Djoko Susilo mengharapkan keikutsertaan Indonesia sebagai guest country nilai ekspor Indonesia ke tiga negara Swiss, Jerman dan Perancis dapat meningkat. Hal ini dapat dimungkinkan dengan letak strategis kota Basel sebagai penyelenggara pameran yang berbatasan dengan Jerman dan Perancis. [kc]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
( JIKA QANUN JINAYAT DAN QANUN ACARA JINAYAT TIDAK MASUK PROLEGA 2013)

Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Provinsi Aceh, meminta DPRA dan Pemerintah Aceh serius dalam Penegakan Syari’at Islam di Aceh. Apalagi Penegakan Syari’at Islam merupakan aspirasi seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan untuk menunda tegak nya syari’at Islam secara kaffah di aceh, apalagi perjuangan rakyat aceh sejak awal kemerdekaan republik ini sehingga harus memberontak terhadap Pemerintah Pusat adalah karena ingin menegakan syariat dibumi serambi mekah ini. Hari ini kita sudah memperoleh hak itu lewat di berlakukannya otonomi khusus di Aceh, lantas kenapa kita masih ragu untuk menegakan syari’at islam secara kaffah.
Problematika penegakan syari’at islam di aceh hari ini adalah tidak memadanya payung hukum yang cukup, maka segera disahkannya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat merupakan sebuah keharusan. Tidak ada alasan untuk tidak segera membahas kembali Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, karena draft Qanun tersebut sudah direvisi pada masa Pj. Gubernur Tarmizi Karim. Kami menilai, jika DPRA enggan untuk memasukan Qanun Jinayat dalam Prolega 2013, maka DPRA sudah mengkhianati aspirasi rakyat aceh. Oleh karena itu mereka haram menjadi anggota DPRA dan sebaiknya untuk segera mundur.
Selain itu, Qanun  Jinayat dan Qanun acara Jinayat merupakan amanah dari UU No. 11 tentang Pemerintah Aceh. Semua Qanun yang telah diusulkan untuk masuk Prolega 2013 memang penting, tetapi Qanun yang mebahas tentang Syariat Islam jauh lebih penting. Karena ini terkait status identitas aceh yang menjadi khusus dan istimewa karena syari’at islamnya. Jika tidak, maka aceh sama saja seperti daerah lain di Indonesia. Bahkan sebagian daerah di Indonesia jauh lebih baik di banding Aceh dari sisi kehidupan ke-agamaan masyarakatnya karena pemerintahnya memnag peduli syariat dengan mengeluarkan perda-perda yang islami, padahal mereka tidak punya status istimewa.
Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Provinsi Aceh juga meminta kepada seluruh masyarakat aceh untuk terus mengawal Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat agar masuk dalam prolega 2013. Jika DPRA menolak memasukan dalam prolega 2013 kita akan duduki DPRA sampai DPRA menerima dan memasukkanya dalam prolega 2013.

Demikian Pers Release yang diterima Samudra News pada tanggal 18 Februari 2013 dari Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Banda aceh. [Redaksi]
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Langsa – Rektor Universitas Samudera (Unsam) Langsa Drs Bachtiar Akob MPd melepas keberangkatan 1674 peserta Kuliah Pengadian Masyarakat (KPM) Angkatan XI yang bertempat di halaman parkir kampus setempat, Minggu (10/2/2013).

Pada acara pelepasan peserta KPM tersebut, para peserta juga peusijeuk oleh Rektor Drs Bachtiar Akob MPd, Drs Djamaluddin AR selaku Ketua Yayasan Unsam serta oleh Syamsuddin Latif dari pihak yayasan.

Ketua panitia pelaksana yang juga Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswa, Ir Anas Johan MM dalam laporannya mengatakan adapun 1674 peserta tersebut berasal dari 5 fakultas dengan rincian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berjumlah 662 orang, Fakultas Tehnik (FT) 99 orang, Fakultas Hukum (FH) 164 orang dan Fakultas Ekonomi (FE) 487 orang serta Fakultas Pertanian (FP) berjumlah 263 orang.

“Kesemuanya di bagi dalam tiga Kabupaten/Kota yakni Aceh Timur, Tamiang dan Kota Langsa dengan 11 kecamatan diantaranya Pereulak Barat, Ranto Peureulak, Peunaron, Idi Tunong, Idi Rayeuk, Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, Tenggulun, Sekerak, Karang Baru dan Langsa Baroe dengan jumlah Gampong sebanyak 107 gampong” jelas Anas Johan.

Lanjutnya, KPM akan berlangsung selama 1 bulan dan selesai pada tanggal 8 Maret 2013 mendatang.

Sementara itu Drs Djamaluddin AR mewakili pihak yayasan pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pelaksanaan KPM merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan KPM nantinya mahasiswa harus mengenal daerah yang dituju, seperti aspek fisik batas wilayah, luas wilayah desa dan mengenal masyarakatnya seperti adapt istiadat dan budaya masyarakat setempat.

“Kepada mahasiswa diharapkan dapat menggali berbagai macam informasi berkaitan dengan masalah kemiskinan, buta huruf, pengganguran, sehingga nantinya bisa memberikan kontribusi dalam hal tersebut,” jelas Drs Djamaluddin AR.

Rektor Unsam Langsa Drs Bachtiar Akob MPd mengatakan mahasiswa yang melaksanakan KPM Angkatan XI tahun ini sudah dibekali dengan berbagai macam pengetahuan yang berkaitan dengan KPM.

“Selama dua hari mengikuti pembekalan mudah-mudahan mahasiswa dapat memahami apa yang harus dilakukan dalam masyarakat nantinya” jelasnya.

Lanjutnya, program KPM ini akan dilaksanakan selama lebih kurang 30 hari dilapangan. Di mana untuk masing-masing kelompok KPM desa akan didampingi oleh satu orang supervisor yang ditunjuk oleh pihak kampus.

“Kita berharap program KPM ini dapat meberikan sebuah bentuk nyata dari pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat sebagai implementasi dari tri dharma perguruan tinggi. Juga kepada peserta KPM kita minta dapat mengambil pelajaran penting dari interaksi yang dibangun bersama masyarakat selama KPM,” tambah Bachtiar Akob.
KPM juga merupakan wadah mahasiswa menguji kemampuan yang telah didapat selama diperguruan tinggi. Mahasiswa juga harus menjaga nama baik perguruan tinggi serta aktif dalam segala kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat. [wa]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Satgas Intelijen Kejagung berhasil mencokok buronan korupsi terkait tindak pidana Korupsi Kasus penyimpangan APBD tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dengan kerugian negara sekira Rp655 juta. 

"Terpidana bernama Said Hasan bin Jafar selaku Direktur PT. Karya Muda Rantau ditangkap di Rantau Kuala simpang Aceh Tamiang, NAD," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Setia Untung Ari Muladi di Jakarta, Kamis (7/2/2013).

Untung mengatakan, terpidana buron asal Kejati Aceh tersebut ditangkap pada Kamis malam sekira pukul 20.10 WIB.

Said terlibat kasus penyimpangan APBD tahun 2008 dalam proses pencairan dana proyek pekerjaan pengaspalan jalan desa Suka Mulia-Suka Damai 6000M2 Kec. Bendahara, Kab. Aceh Tamiang, dengan kerugian negara sebesar Rp655.504.000

"Terpidana masuk dalam buronan kejaksaan sejak putusan Mahkamah Agung bernomor 1711 K/PID/2011 atas kasus proyek pekerjaan pengaspalan," ungkapnya. [tgj]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm

Presiden RI ke-3 BJ Habibie, menerima medali Anugerah Medali Emas Kemerdekaan Pers yang berlangsung di Grand Kawanua Internasional City (GKIC) Manado. Penghargaan diberikan di hadapan ratusan wartawan media massa dan elektronik yang berasal dari seluruh Indonesia.
Ketua PWI Pusat, Margiono mengatakan, BJ Habibie dianggap mampu meletakkan pilar demokrasi kebebasan pers dengan munculnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan pers.

"Undang-undang kebebasan pers lahir pada masa kepemimpinan bapak BJ Habibie," ujar Ketua Dewan Pers Bagir Manan didampingi Ketua Umum PWI Pusat, Margiono, Sabtu (9/2/2013).

Sebelumnya, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengatakan sangat berterima kasih telah menunjuk Manado sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN). 

"Saya berharap bisa menjadi tuan tumah yang baik, dan meminta warga Sulut untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan sampai selesai," pungkas Sarundajang. [anp]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
MENCARI kenyamanan di ibukota Jakarta bukanlah perkara mudah, mengingat beban masyarakat ibukota terlalu berat, sehingga waktu lebih sering terbuang di jalan dan sampai di rumah sudah larut malam.

Keadaan ini mengakibatkan bapak, ibu dan anak relatif tidak saling jumpa, apalagi komunikasi dengan tetangga dan sanak saudara hampir tidak ada, kecuali pada hari libur, itupun sering digunakan untuk liburan sama keluarga.

Tradisi kekeluargaan, terlihat kontras di asrama mahasiswa Aceh atau lebih dikenal dengan Wisma FOBA Jakarta. Tegur sapa dan canda tawa antar mahasiswa terkesan sangat bersahaja.

Keinginan Masyarakat Aceh untuk membangun asrama mahasiswa di ibu kota Jakarta adalah sikap yang sangat visioner, ketika daerah lain belum terpikirkan, namun Masyarakat Aceh sudah merintisnya. Semua itu untuk mencerdaskan anak bangsa dan menjadi pemimpin masa depan.

Sebuah asrama mahasiswa Aceh yang diberi nama FOBA sudah lahir sejak tahun 1950-an. FOBA adalah singkatan dari Found Oetoek Bantoean Atjeh didirikan atas prakarsa Gubernur Aceh Tengku Daud Bereu’eh dan masyarakat Aceh di Jakarta.

Pertama sekali asrama FOBA berada di wilayah senayan di komplek gelora Bung Karno sekarang. Karena terjadi perluasan untuk menyambut Asian Game IV pada tahun 1960, maka asrama FOBA dipindahkan ke wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian daerah tersebut dibangun Hotel Indonesia tahun 1962 asrama FOBA di pindahkan lagi ke wilayah Setia Budi Barat No.1, Kelurahan Karet, Kecamatan setia Budi-Jakarta Selatan. Asrama mahasiswa dengan luas tanah 3.180 M2. Di atas tanah tersebut sekarang ini sudah berdiri bangunan seluas 12x28 M2 tersedia 26 kamar dengan ukuran 4x5 M2.

Bangunan yang didirikan pada tahun 1984 itu juga tersedia 2 buah kamar tamu yang khusus diperuntukan bagi mahasiswa baru atau masyarakat Aceh yang sedang melakukan perjalanan ke Jakarta. Sekarang ini, Asrama FOBA ditempati oleh 60-an mahasiswa dari berbagai Kabupaten/Kota di Aceh yang sedang melanjutkan studi Sarjana dan Pascasarja di berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya.

Asrama mahasiswa FOBA telah melahirkan ribuan alumni, dalam catatan terdapat nama-nama besar seperti Ibrahim Hasan (Mantan Gubernur Aceh 2 Periode) Syamsuddin Mahmud (mantan Gubernur Aceh), Mustafa Abubakar (mantan Pj. Gubernur Aceh dan Menteri BUMN), Sofyan Jalil (mantan Menteri BUMN) dan banyak nama-nama lain yang sukses di pemerintahan dan swasta.

Asrama FOBA berada pada segitiga emas Kota Jakarta, wilayah Kuningan, Sudirman dan Gatot Subroto. Karena letaknya yang sangat strategis, memudahkan para penghuni untuk akses keberbagai tempat terutama perkantoran pemerintah dan swasta seperti kantor KPK, MK, Hotel Indonesia (HI), Hotel Sahid.

FOBA Juga dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Blok M atau Tanah Abang, disamping itu juga dekat dengan beberapa kampus seorti UI, UNJ, Universitas Al-Azhar. Untuk menjangkau tempat-tempat tersebut dapat ditempuh dengan waktu 10-15 menit menggunakan kendaraan umum.

Asrama FOBA juga menjadi lebih istimewa, karena diantara bagunan asrama terdapat sebuah Balee Seumikee yang beratap daun rumbia yang dibawa khusus dari Musa Pidie Jaya. Ditempat ini terlihat beberapa mahasiswa berdiskusi serius larut malam.

Tidak hanya itu ditempat ini juga lebih teduh dan sejuk karena dikelilingi oleh pohon-pohan besar yang hijau dan rindang. Mungkin FOBA salah satu kawasan paling teduh dan sejuk di Jakarta.

Yang paling unik dan istimewa di asrama FOBA adalah tingkat keamanan dan kenyamanan, suasana asrama yang 24 jam pintu terbuka tanpa pengawal dan satpam. Setiap malam belasan mobil mewah parkir di halaman dan tigapuluhan sepeda motor parkir teratur di kawasan FOBA. Namun sejak tahun 1978 hingga sekarang tidak pernah ada kasus kerusakan atau kehilangan.

Mungkin suasana seperti ini untuk Aceh sendiri sudah langka, tetapi justru nilai-nilai dan budaya Aceh didapati di asrama mahasiswa FOBA yang berada di Jakarta. Maka pantas bila dilebelkan Wisma FOBA, Zona paling aman di Ibukota Jakarta. [ap]

*Penulis adalah Penghuni FOBA & Mahasiswa S3-Manajemen Pendidikan UNJ

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
PULUHAN keluarga etnis Tionghoa hingga saat ini masih menetap di Kecamatan Idi Kabupaten Aceh Timur. Beberapa diantara mereka, ada yang masih menganut agama Budha, namun tidak sedikit yang memilih masuk Islam.

Hal ini diungkapkan oleh seorang warga keturunan Cina, Johanes Kosasih alias Bingho, 73 tahun, Minggu 10 Februari 2013.

“Sekarang ini sekitar puluhan kepala keluarga warga Tionghoa yang berada di Kota Idi, selebihnya sudah memeluk agama Islam,” kata dia.

Johanes Kosasih adalah penjual obat-obatan di Idi. Dia menjual obat-obatan tersebut sudah hampir 50 tahun lamanya. “Kebanyakan warga Cina yang berada di Idi berprofesi sebagai pedagang,” ujar Johanes Kosasih lagi.

Saat disinggung sosl perayaan hari raya Imlek, Johanes mengatakan dia sudah 15 tahun tidak melaksanakan perayaan tersebut. Terutama setelah konflik melanda Aceh Timur.

“Sejak Konflik tidak merayakan hari raya imlek, dan keluargapun masa itu pindah ke Medan Sumatera Utara, “ kata dia.

Sebelum konlik melanda Aceh, katanya lagi, saat perayaan hari raya imlek dulunya digelar berbagai festival seni barongsai.

“Dan kegiatan perayaan tersebut sangat meriah sekali masa itu, yaitu sekitar 20 tahun lalu. Pada tahun 1960, warga turunan Etnis Tionghoa masih banyak di Idi, “ ujar dia.

Salah satu bukti keberadaan warga Tionghoa di Idi adalah keberadaan Vihara Murni Sakti atau Tepekong Chin Sui Co Su. Konon, bangunan tersebut telah dibangun sejak tahun 1880 di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.

Pembangunan vihara ini sekitar tahun 1880 atau semasa Kerajaan Idi dipimpin oleh Tuanku Chik Bin Guci.

Saat itu, kata Johanes, Kota Idi Rayeuk merupakan salah satu kawasan perdangan dikawasan pantai timur Aceh. Ketika itu Idi banyak disinggahi para pedagang dari berbagai belahan dunia untuk memburu hasil bumi, salah satunya etnis Tionghoa. [ap]

samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
OPERASI kepolisian Polres Aceh Besar berhasil menemukan seluas 17 hektare ladang ganja dan mengamankan tiga orang yang diduga sebagai tersangka "kebun haram" itu disejumlah wilayah di kabupaten tersebut sepanjang 2013.

"Sedikitnya 17 hektare ladang ganja berhasil kita temukan dan sebagian barang bukti berupa pohon ganja telah kita bakar di lokasi temuan sepanjang 2013," kata Kabag Ops Polres Aceh Besar AKP Azhariyanto di Aceh Besar, Minggu.

Data terbaru, jelas dia sekitar delapan hektare ladang ganja ditemukan di empat lokasi di kawasan kaki bukit Gunung Seulawah, Kecamatan Seulimeum.

"Operasi hingga Sabtu (9/2), kami menemukan delapan hektare ladang ganja siap panen, dan barang bukti itu telah dimusnahkan di lokasi temuan," kata dia menambahkan.

Dalam operasi pemberantasan narkotika ganja di kaki Gunung api Seulawah itu, sekitar 70 personil polisi dikerahkan termasuk sejumlah anggota Brimob Polri bersenjata lengkap.

Aparat kepolisian dalam memberantas ladang ganja harus melalui medan berat, dan membutuhkan waktu sekitar lima jam berjalan kaki karena tidak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor.

Di tengah perjalanan, polisi menemukan dua karung ganja kering yang ditinggalkan pemiliknya. Selain itu aparat keamanan juga menemukan barang bukti ganja kering seberat 50 kilogram dari sekitar gubuk tersangka penanam.

Pohon ganja itu ditanam disela-sela areal bekas pohon kayu yang telah ditebang, atau bekas lahan ilegal logging di kaki Gunung Seulawah.

Polisi juga menemukan kayu-kayu besar yang telah ditebang atau bekas pembalakkan liar. Para pelaku penanam ganja sebelum menanam pohon ganja terlebih dahulu menebas hutan, kata Kabag Ops Polres Aceh Besar AKP Azhariyanto. [ap]