Mei 2013
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
PENERIMAAN CALON DOSEN UNIVERSITAS SAMUDRA MELALUI PROGRAM BEASISWA PRA S2 – S2 SAINSTEK

A. PERSYARATAN
  1. Permohonan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Samudra Langsa untuk diterima sebagai salah satu calon dosen yang akan disekolahkan kembali dengan beasiswa Pra S2-S2 Saintek dari Dikti
  2. Formulir data awal yang telah diisi dan ditandatangani Download
  3. Foto copy ijazah S1 legalisir 1 lembar
  4. Foto copy transkrip nilai S1 legalisir 1 lembar
  5. Pasphoto 2 lembar ukuran 3 x 4
  6. Foto copy KTP 2 lembar
  7. Curiculum vitae
  8. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Bukan dokter praktek)
  9. Surat keterangan izin dari istri/suami bagi yang telah menikah
  10. Surat pernyataan bersedia disekolahkan Pra S2 – S2 sampai selesai dan ditempatkan di Universitas Samudra Langsa – Aceh (bermaterai)
  11. IPK minimal 1. Lulusan PTN IPK 3.00 dan PTS IPK3.30
  12. Usia belum 27 tahun pada tanggal 1 Juli 2013
 
B. WAKTU DAN PENDAFTARAN
  1. Batas akhir waktu pendaftaran Tanggal 3 Juni 1013, Pukul 17.00 WIB.
  2. Pendaftaran dikirimkan melalui Email unsam_lgs@yahoo.co.id

C. SELEKSI

Seleksi akan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :
  1. Seleksi Tahap I (wawancara) oleh Tim Universitas Samudra pada Hari Senin Tanggal 10 Juni 2013 di Biro Rektor Universitas Samudra.
  2. Seleksi Tahap II oleh Tim Dikti antara tanggal 11 – 14 Juni 2013 di Biro Rektor Universitas Samudra. (Tanggal pastinya akan diberitahukan kemudian).


Langsa, 27 Mei 2013

Rektor,

Ttd


Drs. Bachtiar Akob, M.Pd
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
LANGSA | Samudra News - Menyikapi akhir dari perjalanan panjang proses menjadikan Unversitas Samudra Langsa menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Drs. H. Bachtiar Akop, M.Pd Rektor Unsam Langsa bersama pihak Yayasan mengadakan jumpa pers di Aula Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, Selasa (28/5).

Dalam sela-sela konferensi pers, Rektor Unsam Langsa Drs. H. Bachtiar Akop, M.Pd menjelaskan bahwa Unsam Langsa sekarang adalah masih dalam posisi transisi, maka kita harus menjaganya sebaik mungkin. "sejak keluarnya Perpres tanggal 21 Mei 2013 Unsam Langsa sudah negeri namun masih dalam tahap transisi"

"Semoga dengan berubahnya status Unsam Langsa, kita berharap dan akan terus mencoba meningkatkan kualitas untuk lebih baik kedepan" harapnya. [Musri]


samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm




Allahu Akbar... Ribuan umat Islam berkumpul... Berteriak... Memekikkan Khilafah dan mengumandangkan takbir... Pada Muktamar Khilafah 2013 Ahad, 26 Mei 2013 
di Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh, 
Minggu (26/5) [Samudra News]
no image
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
LANGSA | Samudra News - Sebagai upaya membenahi sistem peradilan pidana di Indonesia, Ikatan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Langsa, Pemko Langsa dan Fakultas Hukum Universitas Samudra laksanakan Kuliah Umum di Aula Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, Kamis (23/5).

Kegiatan yang mengangkat tema "Restorasi Peradilan Pidana", Hakim Komisariss sebagai Hakim penyelesai sengketa di tingkat penyidikan, dihadiri oleh nara sumber Hakim Pengadilan Negeri Langsa Noor Ichwan Ria Ardha SH.

"Perlu adanya hakim komissaris, supaya pada perkara pidana kalau dihitung nilai nominalnya yang kecil tetap naik dan harus diperiksa di tingkat pengadilan". Jelas Noor Ichwan.

Selanjutnya ia juga mencontohkan seperti yang dialaminya ketika bertugas di Sumatera Barat. "Seperti yang saya alami sendiri dimana pencurian lima ekor ikan nila yang beratnya kurang lebih 1kg dengan harga tidak lebih enam ribu rupiah tetap harus diputus, pencurian tiga biji kakao oleh mbok minah tetap harus diputus di pengadilan purwokerto, pencurian satu tandan pisang oleh pasutri supriono dan sulastri juga harus tetap di putus di pengadilan negeri bojonegoro dan banyak lagi tindak pidana yang nominalnya sangat kecil tetapi para tersangkanya harus menjadi terdakwa yang harus duduk di bangku persidangan dan dijatuhkan pidana" lanjutnya

Disisi lain, perkara-perkara yang besar seperti tindak pidana korupsi dan perkara white collar crimes lain yang banyak menghiasi khazanah tindak pidana di negara tercinta ini, banyak dinilai masyarakat dan didesak untuk dibawa keranah pengadilan.

"Maka dari itu, menurut beliau hakim komisaris perlu dimasukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru" jelas mengakhiri. [Dicky Wahyudi]
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Bachtiar Akob, M.Pd | Rektor Unsam
LANGSA | Samudra News - Menteri Sekretaris Kabinet RI, Dipo Alam, Selasa (21/5/2013) menyerahkan Peraturan Presiden (Pepres) RI Nomor 37 tahun 2013, tentang pendirian (penegerian) Unsam Langsa sebagai Peruruan Tinggi Negara (PTN), kepada Gubernur Aceh yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Anas M Adam.

Informasi diterima dari Wakil Wali Kota Langsa, Drs Marzuki Hamid MM, menyebutkan, penyerahan Perpres RI tentang penegrian Unsam ini juga bersamaan dengan penyerahan Pepres penegerian Universitas Sulawesi Barat. Acara itu berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet (Sekab) RI, di Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.00 WIB.

Hadir dalam kesempatan tersebut, mewakili Pemko Langsa yakni Wakil Wali Kota Langsa, anggota DPR-RI asal Aceh, Muslim, Rektor Unsam, Drs Bactiar Akop MPd, Ketua Dewan Pembina Yayasan Unsam, Djamaludin AR, Ketua Yayasan Pendidikan Unsam, Anwar Hasan, serta pihak terkait lainnya. [si]

no image
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
Umat Islam tentu sering mendengar istilah Khalifah, karena istilah ini sering disambungkan di depan nama-nama sahabat Nabi yang sangat dicintai umat, semisal Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali. Namun, umat sering kurang paham makna dari istilah Khalifah ini. Sejatinya, Khalifah adalah sebutan bagi pemimpin dalam Islam setelah wafatnya Rasululullah saw. Jadi, Khalifah Abu Bakar maksudnya adalah bahwa Abu Bakar adalah pemimpin dalam Islam, Khalifah Umar maksudnya adalah bahwa Umar adalah pemimpin dalam Islam, dan seterusnya. Karena itu sistem kepemimpinan (atau sistem pemerintahan) dalam Islam dinamakan dengan Khilafah atau Khilafah Islamiyah.
Secara faktual umat ini butuh pemimpin. Bisa dibayangkan apa jadinya jika umat ini tidak ada yang memimpin, pasti umat ini akan terpecah belah, tidak ada yang menyatukan mereka, dan tidak ada yang mengurusi mereka. Pemimpin Islam ini juga tidak boleh lebih dari satu. Jika pemimpin lebih dari satu pasti akan terjadi konflik dan perpecahan. Karena itu Rasulullah mengatakan:
إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا
"Jika dibai'at (diangkat) dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya" (HR. Muslim).
Mengangkat pemimpin (khalifah) juga kewajiban syar'i, bahkan Rasulullah mengatakan:
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً
"Siapa orangnya yang wafat, sementara dipundaknya tidak ada bai'at (tidak ada khalifah), maka matinya orang itu (seperti) mati jahiliyah" (HR. Muslim).
Karena itu, ketika Rasulullah saw wafat, para sahabat lebih mendahulukan kewajiban untuk memilih dan mengangkat khalifah, dibandingkan kewajiban yang lain, seperti mengurusi janazah Nabi saw, memerangi orang murtad, memberangkat pasukan Usamah, dan lain-lain. Dari keputusan para sahabat ini, para ulama madzhab memahami bahwa mengangkat khalifah adalah a'zhamul wajibat (kewajiban yang paling wajib). Hukum-hukum Allah juga tidak bisa diterapkan tanpa adanya Khalifah, seperti hukum bagi pezina, hukum bagi pencuri, dan lain sebainya, padahal semua hukum itu wajib dilaksanakan.
Karena itu, sepanjang perjalanan sejarahnya, umat ini selalu dipimpin oleh seorang Khalifah, tentu dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, sehingga umat hidup dalam persatuan dan kesejahteraan. Sampai bencana itu datang, ketika khilafah dihancurkan oleh Mustafa Kamal pada tahun 1924 M. Sejak saat itu, umat tidak lagi memiliki pemimpin, umat seperti ayam yang kehilangan induknya dan umat seperti buih di lautan.
Jadi, sejatinya Khilafah bukan milik Hizbut Tahrir saja. Khilafah adalah milik umat. Kewajiban menegakkan Khilafah bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir, tetapi kewajiban umat, kewajiban kita semua. Jika selama ini Hizbut Tahrir berjuang tidak kenal lelah untuk menegakkan Khilafah, semua ini adalah untuk umat, untuk kita semua. Perjuangan itu didorong oleh kesadaran yang sangat dalam akan kewajiban dan perasaan yang sangat tulus akan kebaikan umat ini. Karena itu, wahai umat Muhammad saw, mari kita bergandengan tangan, berjuang bersama-sama demi tegaknya Islam dan tegaknya Khilafah Rasyidah.
Khilafah Adalah Fardhun Min-Rabbina, Khilafah Adalah kewajiban dari Tuhan Kita, Khilafah Adalah Wa'dun Min-Rabbina, Khilafah Adalah Janji dari Tuhan Kita. Maka Dalam Rangka Untuk Menunaikan Kewajiban Dari Allah Itu, Dan Dalam Rangka Untuk Menyongsong Janji Allah Itu. Maka Hizbut Tahrir Mengadakan Muktamar Khilafah Dari Aceh Hingga Papua. Dan Di Aceh Kita Juga Mengadakannya, Kita Mendatangkan 10 Ribu Peserta Untuk Menunjukkan Pada Dunia Bahwa Ummat Menginginkan Khilafah. "Al-Ummah Turid Khilafah Islamiyah" ( Ummat Menginginkan Khilafah Islamiyah ). Maka Kami Hizbut Tahrir Mengundang Seluruh Umat Islam Untuk Turut Serta Menjadi Saksi Sejarah, Untuk Turut Serta Menjadi Pelaku Perubahan. Bahwa Khilafah Yang Kita Cita-Citakan, Khilafah Yang Kita Impikan, Khilafah Yang Kita Perjuangkan Insya Allah Akan Segera Menjadi Kenyataan.
Maka Selagi Masih Ada Kesempatan Untuk Memperjuangkan Menegakkan Khilafah, Marilah Kita Gunakan Waktu Dan Kesempatan Kita Untuk Memperjuangkan Khilafah. Semoga Allah Memberikan Pertolongan-NYA Kepada Kita, Semoga ALLAH Memberikan Kekuatan-NYA Kepada Kita Untuk Turut Serta Berjuang Menegakkan Khilafah.
Dalam waktu dekat ini, Hizbut Tahrir akan mengadakan rangkaian kegiatan Muktamar Khilafah di kota-kota besar di Indonesia dalam rangka menggugah kesaran umat dan menyatukan potensi umat demi terwujudnya Islam yang menebar rahmat dalam Khilafah Islamiyah. Di Aceh, Muktamar Khilafah, Insya Allah akan diadakan di Stadion Lampineung Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Mei 2013. Karena itu, dengan hati yang paling dalam, kami mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dengan hadir dalam Muktamar tersebut. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang peduli dengan urusan umat ini dan semoga Allah mencatat partisipasi kita dengan kebaikan yang melimpah.
Ya Allah, saksikanlah, kami telah mengajak saudara-saudara kami untuk berjuang demi tegaknya agama-Mu….
Hasbunal-Lah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nashiir, laa haula wala quuwata illa billah.
Hizbut Tahrir Indonesia [DPD II Kota Langsa]
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
ACEH TAMIANG | Samudra News - Upaya mengsukseskan Muktamar Khilafah 2013 yang akan dilaksanakan akhir Mei mendatang, DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Aceh Tamiang ikut juga melakukan mensosialisasi dengan menggelar konvoi bersatu dibawah bendera tauhid dan diikuti dengan seruan hangat Hizbut Tahrir Indonesia untuk ummat yang berlangsung secara tertib, Rabu (8/5).

Aksi konvoi tersebut diikuti oleh puluhan aktivis dakwah dengan mengibarkan bendera Rasul (Al liwa Ar Rayah) yang juga dilengkapi dengan atribut lengkap berlalu lintas. Sejumlah peserta konvoi mengambil titik kumpul di Mesjid Nurul Huda Simpang empat Upah Karang Baru menuju Kota Kualasimpang dan berakhir di Mesjid Syuhada.

Dalam orasi yang disampaikan Abu Alya menyebutkan bahwa ummat Islam sekarang membutuhkan seorang peminpin yang amanah, bukan pemimpin yang menjajah dan ummat

Islam juga membutuhkan Syariah dan Khilafah bukan demokrasi sampah. Demokrasi menurutnya, telah terbukti gagal dan hanya mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin yang korup, pemimpin yang hanya mengurusi kepentingan pribadi dan kelompok dan rakyat tidak pernah menjadi prioritas dari pemimpin produk demokrasi.

“Demokrasi adalah sistem yang rusak dan telah terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat, demokrasi hanyalah alat penguasa untuk memanfaatkan rakyat untuk kepentingan penguasa. Dan kita sebagai umat Islam butuh perubahan, kita butuh sistem dan pemimpin yang benar-benar mampu mengurusi rakyatnya secara adil. Wujud dari semua itu tidak lain hanyalah dengan tegakknya syariah dan khilafah” Jelas Abu Alya

Selanjutnya, Abu Alya juga mengajak seluruh umat Islam untuk sama-sama mewujudkan perubahan besar dunia menuju khilafah dengan menghadiri Muktamar Khilafah yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 mendatang yang bertempat di Stadion H. Dimuthala Lampineung Banda Aceh.

“Mari kita menyertakan diri kita untuk menjadi bagian dalam Muktamar Khilafah yang akan dilaksanakan pada 26 Mei mendatang. Karena dengan begitu, kita akan mampu mewujudkan Islam secara kaffah dan kesejahteraan ummat bukan lagi sebatas mimpi seperti apa yang dirasakan dalam sistem demokrasi sekarang ini” lanjutnya.

Selain itu, Darliansyah, S.Pd dalam membacakan seruan hangat Hizbut Tahrir Indonesia memaparkan bahwa Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia. Dan melalui muktamar itu, ummat Islam akan berkumpul menunjukkan arah perubahan yang semestinya adalah menuju tegaknya Khilafah. Juga umat akan menjadi motor penggerak utama perubahan dunia, termasuk di negeri ini.

Untuk itu, ikut serta ummat Islam dalam Muktamar Khilafah sudah menjadi keharusan dalam upaya mewujudkan perubahan besar dunia menuju khilafah dan muktamar khilafah dimaksud tidak hanya dilaksanakan di Aceh yang akan berlangsung akhir mei 2013 mendatang, melainkan juga dilaksanakan dikota-kota besar diseluruh Indonesia sebagaimana yang telah dilaksanakan di tiga daerah seperti, Yoqyakarta, Semarang dan Kendari.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Muktamar Khilafah yang telah dilaksanakan di tiga daerah tersebut, telah membuktikan kepada kita semua bahwa ummat benar-benar membutuhkan Syariah dan Khilafah bukan demokrasi sampah” tutup Darliansyah.[]
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
JAKARTA | Samudra News - Menurut berita yang dirilis dakwatuna.com memaparkan bahwa, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP.

Oleh karena itu, baik instansi pemerintah dan instansi swasta pun berkewajiban menggunakan card reader bagi yang membutuhkan data dalam setiap e-KTP itu.

Mendagri pun mengingatkan, semua unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013. Pasalnya, KTP non elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi sehingga e-KTP yang ada tak boleh di fotokopi.

Dalam SE Nomor: 471.13/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 yang ditujukan kepada para Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Kepala Lembaga lainnya, Kapolri, Gubernur Bank Indonesia (BI)/Para Pimpinan Bank, para Gubernur, Bupati/Walikota itu.

Mendagri menyebutkan, bahwa di dalam e-KTP tersebut dilengkapi dengan chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi dipalsukan/digandakan.

“Chip yang tersimpan di dalam e-KTP hanya bisa dibaca dengan card reader (alat pembaca chip),” tulis Mendagri seperti dikutip setkab.go.id.

Atas keadaan itu, Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal 10C ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Melalui Surat Edaran itu, Mendagri meminta agar e-KTP yang sudah dimiliki oleh penduduk (masyarakat) dapat dimanfaatkan secara efektif.

Sebelumnya,  Warga di Kotamadya dan Kabupaten Bekasi yang memiliki KTP elektronik merasa terkejut terkait hal ini. Mereka tidak pernah mendapat pemberitahuan terkait hal tersebut, meski telah mengantongi e-KTP selama tiga bulan.

Tedy misalnya, warga Bekasi Timur ini mengatakan, tidak mengetahui perihal pemberitahuan dilarang memfotokopi e-KTP. “Waktu pertama diberikan oleh pihak Kelurahan, tidak ada pemberitahuan larangan seperti ini, kenapa baru sekarang ada larangan memfotokopi,” ujar pria kelahiran 1979 ini.

Dia mengungkapkan, sudah semestinya pemerintah mempersiapkan hal-hal seperti ini. “Banyak beberapa urusan administrasi yang diminta fotokopi KTP, dengan surat edaran yang terlambat seperti ini siapa yang akan bertanggung jawab apabila KTP elektronik warga menjadi rusak,” kata pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta.

Hal yang sama juga diakui warga Tambun, Husna Arifa. Dia mengaku baru hari ini mengetahui pemberitahuan untuk tidak memfotokopi secara berulang KTP elektronik.

Husna menceritakan, e-KTP miliknya ia terima satu bulan yang lalu dari pihak kelurahan. Dia pun menegaskan, tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari pihak kelurahan.
Bahkan, Husna mengakui telah memfotokopi KTP elektroniknya. “Untung aku baru sekali memfotokopinya, kalau sampai berulang-ulang nanti malah bisa rusak,” tutur gadis bersuara serak ini.

Dia menginginkan, pemerintah dari awal mempersiapkan hal-hal seperti ini.
 
“Jangan gara-gara informasi yang telat lalu warga yang menjadi korban, siapa yang bertanggung jawab apabila KTP elektronik milik warga terlanjur rusak karena keseringan di fotokopi,” kata gadis 23 tahun ini.

Namun demikian, surat edaran menteri tersebut tidak sepenuhnya tersosialisasikan kepada masyarakat yang sudah memiliki e-KTP. Maman Suherman yang merupakan warga Lampung sudah satu tahun ini memiliki e-KTP dan sudah memfotokopi kartunya beberapa kali.

“E-KTP saya sudah lama dan sudah beberapa kali di fotokopi. Ketua Rukun Tetangga (RT) sama sekali tidak memberitahukan larangan fotokopi ini,” ujarnya, Senin (6/5). Maman pun menilai pemerintah ‘telat mikir’ dan baru menyebarkan informasi sepenting itu baru-baru ini.

Ayu Wandarise Marharina, seorang mahasiswi sebuah universitas negeri di Bogor mengaku juga tak mengetahui larangan ini. “Wah, saya tidak tahu, informasinya sangat terlambat,” ujarnya.

Surat edaran Menteri Dalam Negeri menjelaskan chip e-KTP akan rusak jika di stapler dan di pres. Sinar mesin fotokopi akan merusak nomor induk kependudukan (NIK). Untuk itu, e-KTP cukup di fotokopi satu kali, dan sebagai solusinya jika ingin memperbanyak, fotokopi pertama itu yang digunakan untuk keperluan lainnya. Untuk pengganti e-KTP dalam pengurusan berbagai administrasi, cukup dicatat NIK dan nama lengkap saja. [dakwatuna.com]
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
LANGSA | Samudra News - Menyadari arti pentingnya khilafah dan betapa vitalnya bagi Islam dan kaun muslimin, umat Islam tidak pernah tinggal diam. Sejak keruntuhannya, umat Islam terus berjuang keras untuk menegakkan kembali Khilafah Islam hingga sekarang. Guna mewujudkan hajat dan kewajiban tersebut, DPD II HTI Kota Langsa menggelar konvoi bersatu dibawah bendera Rasul, sekaligus menyampaikan seruan Hizbut Tahrir Indonesia untuk umat dan sosialisasi Muktamar Khilafah 2013, Minggu (5/5).

Aksi konvoi yang dilakukan diseputaran Kota Langsa tersebut diikuti mobil, becak dan puluhan sepeda motor lainnya yang dilengkapi dengan atribut lengkap berlalulintas juga kibaran bendera Rasul (al-liwa’ dan al-rayah) yang bertuliskan kalimat tauhid dari setiap peserta konvoi.

Dalam iringan konvoi, Musri sebagai komentator mengajak kaum muslimin untuk menjadikan perjuangan penegakan syariah sebagai agenda utama sekaligus menyampaikan kabar pelaksanaan Muktamar Khilafah 2013 akhir Mei mendatang.
“Jadilah bagian dari perjuangan menegakkan Syariat Allah dengan ikut serta dalam agenda Muktamar Khilafah yang akan dilaksanakan akhir Mei mendatang di Banda Aceh” papar Musri dalam komentarnya.

Selanjutnya, Arifin Koordinator Aksi juga menyampaikan bahwa pelaksanaan aksi tersebut merupakan upaya mengenalkan dan menyeru umat untuk bersatu dibawah bendera Rasul dan berjuang bersama-sama demi tegaknya Syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Rasyidah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia.


“Sesungguhnya mengamalkan syariah dalam kehidupan pribadi dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan kewajiban setiap muslim dan merupakan realisasi dari ibadah kepada Allah SWT” ungkap Arifin.

Ia juga menambahkan bahwa kewajiban menegakkan Khilafah bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir melainkan kewajiban seluruh umat Islam dan perjuangan tersebut harus didorong oleh kesadaran yang sangat dalam akan kewajiban dan perasaan yang sangat tulus demi membebaskan kaum muslim dari kezaliman dan mengokohkan negari ini dengan pilar-pilar Islam bukan dengan hukum-hukum lain yang telah memporak-porandakan akidah umat Islam.

Oleh karena itu, Arifin mengajak seluruh umat Islam untuk ikut serta dalam mewujudkan perubahan besar dunia menuju Khilafah dengan menghadiri agenda besar dunia Muktamar Khilafah 2013 yang akan dilaksanakan tanggal 26 Mei 2013 di Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh. Dimana agenda tersebut juga dilaksanakan di kota-kota besar seluruh Indonesia dalam rangka menggugah kesadaran umat, sekaligus menjadi bukti sejarah dalam menyatukan potensi umat demi terwujudnya Islam yang menebar rahmat dalam Khilafah Islamiyah.[] 

no image
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
BANDA ACEH | Samudra News - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh menggelar Seminar Pendidikan. Kegiatan seminar dilaksanakan di Aula Gedung Dinas Pendidikan Aceh pada tanggal 3 Mei 2013 sekaligus menyambut hari bangkit PII yang ke 46 yang jatuh pada tanggal 4 Mei 2013.

Kegiatan yang bertajuk “Pendidikan Karakter Menuju Bangsa Beradab” ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Drs. Anas M.Adam (Kepala Dinas Pendidikan Aceh), Chalidin Yacob, MA JP, Ph.D (Pendiri  Ashabul Kahfi Islamic Center Sidney, Australia), dan DR. Muhammad AR, M.Ed (Akademisi IAIN Ar-Raniry).

Dalam presentasinya, Anas M Adam memaparkan tentang bagaimana mewujudkan pendidikan karakter melalui kurikulum yang sedang di rumuskan oleh dinas Pendidikan Aceh.

Selain itu, dalam materinya Chalidin Yacob juga menyampaikan bahwa pendidikan di Australia juga dapat dijadikan suatu contoh dalam mewujudkan pendidikan karakter.

“Bahkan salah satu sekolah terbaik di Australia merupakan sekolah Muslim” ujar Chalidin Yacob.

Ianya juga menambahkan Peluang dan Tantangan mewujudkan Pendidikan Karakter sekaligus Bagaimana mewujudkan Pendidikan Karakter berbasis nilai lokalitas.

Hal senada juga disampaikan DR. Muhammad Ar Bahwa pendidikan Karakter merupakan pendidikan nilai dimana untuk membentuk Karakter suatu bangsa, penanaman nilai-nilai melalui proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting.[Musri]
 
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
LANGSA | Samudra News - Pemerintah memutuskan akan segera menaikkan harga BBM, kemungkinan pada kisaran Rp 6.500/liter. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi beban subsidi yang dikatakan sudah sangat besar. Dalam APBN 2013, memang disebutkan bahwa subsdi BBM mencapai Rp 274,7 triliun. Pemerintah menilai angka subsidi itu harus dikurangi mengingat besarnya subsidi itu telah mengurangi kemampuan pembiayaan kebutuhan lain yang dianggap lebih penting, misalnya anggaran untuk infrastruktur 2013 yang hanya sekitar Rp 200 triliun, atau untuk sektor kesehatan yang hanya sekitar Rp 30 triliun.

Benar bahwa secara nominal subsidi BBM naik pesat dari hanya sebesar Rp 90 triliun tahun 2005, menjadi Rp 193 triliun pada tahun 2013. Bahkan bila memasukkan energi listrik, yang di dalamnya juga ada subsidi untuk BBM, total akan mencapai Rp 274,7 triliun. Namun bisa membengkak menjadi Rp 300 triliun karena kuota 40 juta kilo liter pasti akan terlampaui. Meski secara nominal subsidi terus meningkat, tapi secara prosentase, porsi subsidi BBM terhadap APBN hampir tetap.

Menurut pemerintah, dengan menaikan BBM menjadi Rp 6.500/liter akan dihemat APBN sebesar Rp 21 trilyun. Pertanyaannya, apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN kita sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua. Tahun 2012 saja ada sisa Rp 32,7 trilyun. Jadi, dari sisa anggaran tahun 2012 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi, bahkan masih sisa Rp 11,7 trilyun.

Kebijakan kenaikan harga BBM itu harus ditolak, karena: Pertama, ini adalah kebijakan dzalim yang pasti akan menyengsarakan rakyat. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65% adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya. Dan dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang nota bene kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. Ingatlah penguasa yang dzalim pasti akan mendapatkan adzab pedih di akhirat. Rasulullah saw. secara khusus mendoakan mereka:
« اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِأُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ »

Ya Allah, barang siapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memberatkan/menyusahkan mereka, maka beratkan/susahkan dia; dan barang siapa memiliki hak mengatur suatu urusan umatku, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, maka perlakukanlah dia dengan baik. (HR Ahmad dan Muslim)

Kedua, ini adalah kebijakan khianat. Kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain adalah untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan. Liberalisasi migas adalah penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan seperti ini jelas akan sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene adalah pemilik sumberdaya alam itu sendiri. Liberalisasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak Asing. Dan untuk itu, pemerintah tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya. Jadi, jelas sekali kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata.
Berkenaan dengan hal ini, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:
  1. Menolak rencana kenaikan harga BBM
  2. Menaikkan harga BMM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan s. Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus segera dihentikan. Sebagai gantinya, migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Untuk itu perjuangan harus dilipat gandakan. Itulah bukti keimanan kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat
  3. Mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin. Dan gejolak itu bukan tidak mungin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara Timur Tengah.[PR]
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm
LANGSA | Samudra News
Si Jago merah lahap bengkel sepeda motor di Jalan Lilawangsa Paya Bujok Tunong
sekitar pukul 20.20 Wib tepatnya dibelakang Kantor PBB Kota Langsa, Jum'at (3/5).
samudra langsa, Kota Langsa, mahasiswa, unsam, Aceh Timur, aceh Tamiang, intelektual, aktivis, kampus, UNSAM langsa, pers kampus, kuliah, Ukm

Mahasiswa Fakultas Hukum Unsam Langsa mengikuti latihan kemahiran hukum dengan menggelar Peradilan Semu di Aula Hukum Universitas Samudra Langsa, Rabu (1/5)

Latihan peradilan semu tersebut selain sebagai tugas mata kuliah LKH juga sebagai persiapan dalam kompetisi peradilan semu diakhir semester mendatang. [Musri]