"Kaum pekerja kelas bawah (buruh-an pengusaha semata. Janji manis kerap dilontarkan elite politik kepada para kuli untuk mendapat dukungan agar memilih sang calon, baik presiden, gubernur, bupati, walikota dan anggota parlemen. Kondisi ini akhirnya menciptakan konflik sosial yang tak terelakkan lagi," ungkap Ketua Divisi Buruh, Tani dan Nelayan Lembaga Advokasi Rakyat Aceh (LARA), Mufti Riyansyah, ST kepada wartawan di Langsa, Kamis (30/4/2015).
Dikatakannya, selama pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf belum ada perhatian serius terhadap nasib buruh di Aceh. Kendati Pemerintah Aceh telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp 1,9 juta/bulan. Namun, tidak semua kab/kota di serambi mekkah itu memberlakukan standart UMP kepada buruh yang bekerja di berbagai perusahaan yang beroprasi di daerah itu.
Selain itu, keberpihakan penguasa (pemerintah-red) masih saja bermain mata dengan pengusaha yang selalu menghisap keringat pekerja untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal, pekerja tersebut adalah warga Aceh yang dulu menjadi isu utama perjuangan petinggi Aceh kala memanggul senjata di rimba raya.
"Gubernur harus memperhatikan nasib buruh di Aceh, para pekerja itu orang Aceh yang dulu diperjuangan oleh Dokto Zaini Cs semasa perjuangan bersenjata sebelum adanya proses damai. Kini, mengapa buruh yang notabonenya masyarakat Aceh menjadi komoditi peras oleh pengusaha asing," tandas mantan Presiden Mahasiswa Universitas Samudra itu.
Ia juga berharap agar pemerintah bersama perusahaan yang ada di Aceh, untuk dapat memberikan jaminan kesejahteraan kepada buruh/karyawan. Pembentukan kepribadian buruh yang religius sesuai penerapan syariat Islam juga menjadi faktor lain yang tak kalah pentingnya. "Kesejahteraan buruh mutlak harus diperhatikan pemerintah dan pengusaha. Namun, kepribadian buruh yang islami sesuai kearifan lokal Aceh juga harus ditingkatkan," harap Riyan.
"Jika kaum buruh berkarekter Islami dan terjamin kesejahteraannya, maka persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud," kata dia lagi.
Riyan juga mendesak pemerintah Aceh dan pusat agar momentum hari buruh bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena, lanjutnya, ketersediaan lapangan pekerjaanlah yang kemudian membawa kesejahteraan. Demikian Mufti Riyansyah, ST.
| Alam
