SURAT UNTUK INDONESIA |
Saudaraku, kita
semua tentu tahu, saat ini negara kita tengah dibelit berbagai persoalan yang
sangat berat. Bila belakangan banyak orang menyerukan Save KPK, lebih dari itu kita sesungguhnya memerlukan Save Indonesia. Sebab, bila menilik
beratnya persoalan yang mengancam negeri ini dan tidak segera diatasi, bukan
tidak mungkin negeri ini akan hancur. Mengapa?
Saat ini kita
tengah berada dalam ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme yang makin keras
mencengkeram. Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran
negara dalam ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai
penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat. Pengurangan peran
negara dilakukan dengan privatisasi sektor publik, seperti migas, listrik, jalan
tol dan lainnya; pencabutan subsidi komoditas strategis seperti migas, listrik,
pupuk dan lainnya; penghilangan hak-hak istimewa BUMN melalui berbagai
ketentuan dan perundang-undangan yang menyetarakan BUMN dengan usaha swasta. Jadi,
neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju
corporate state (korporatokrasi). Ketika itu, negara dikendalikan oleh persekutuan jahat
antara politikus dan pengusaha. Sehingga keputusan-keputusan politik tidak
dibuat untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan korporat baik domestik
maupun asing.
Ancaman neoliberalisme
akan semakin besar dengan diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mulai
tahun 2015 ini. MEA, sebagaimana blok pasar bebas lain, merupakan strategi
kekuatan kapitalis global untuk meluaskan hegemoninya, khususnya di kawasan
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam pasar bebas, dihapus semua hambatan masuk (barrier to entry) baik
tarif maupun non tarif seperti regulasi, penetapan kuota, subsidi, dan lainnya
yang selama ini memang dibuat untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi, MEA
tak lain adalah pasar bebas yang akan membuka pasar negara-negara di kawasan
ASEAN yang berpenduduk sekitar 600 juta bagi produk dan penanaman modal negara-negara
kapitalis besar.
Sementara itu, gelombang demokratisasi di segala
bidang pasca Reformasi, khususnya di bidang politik dengan ditetapkannya model
pemilihan langsung untuk kepala daerah dan presiden serta pemilihan anggota
legislatif berdasar suara terbanyak, telah memberikan kesempatan kepada
kekuatan kapitalis global untuk makin menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Dengan
kekuatan dana besarnya, mereka masuk dalam kontestasi politik di Indonesia. Harapannya,
melalui orang-orang yang didukung, mereka bisa turut menentukan pemilihan
pejabat publik dan memberikan arah kebijakan ke depan. Bagi
politikus pragmatis, tak jadi soal menggadaikan kewenangan politik, yang
penting mereka terpilih. Karena itu, pasca Reformasi banyak sekali lahir
kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangan yang sangat liberal dan kental
dipengaruhi kepentingan asing.
Keputusan
rezim Jokowi-JK yang bergegas menaikkan harga BBM misalnya,adalah bukti kebijakan yang sangat sarat kepentingan
asing. Meskipun kemudian diturunkan, namun tidak bisa menutupi maksud
sesungguhnya dari kebijakan itu, yakni pemberlakuan liberalisasi migas secara
total. Rezim Jokowi-JK mencabut subsidi BBM dan menetapkan harga sesuai dengan
harga pasar. Inilah yang dimaui oleh perusahaan migas asing agar mereka bisa
leluasa masuk di sektor niaga BBM. Ini bisnis yang luar biasa besar. Mereka
mengambil minyak di Indonesia, lalu diolah dan dijual di Indonesia, tapi dengan
harga internasional. Setiap tahun, perusahaan migas asing diperkirakan bisa meraup
untung tak kurang dari Rp 150 triliun.
Sementara
di lapangan legislatif, intervensi asing juga sangat nyata. Menurut seorang
anggota DPR, ada lebih dari 76 UU yang draft-nya dilakukan pihak asing, seperti
UU Migas, UU PM, UU Kelistrikan, UU
SDA, UU Perbankan dan sejenisnya yang jelas-jelas telah meliberalisasi
sektor-sektor vital di Indonesia. Dari fakta-fakta inilah kita menyebut bahwa
negeri ini juga tengah dalam ancaman neoimperialisme.
Neoimperialisme adalah penjajahan cara baru yang
ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain.
Dulu dikenal dengan semangat gold
(kepentingan penguasaan sumber daya ekonomi), glory (kepentingan kekuasaan politik) dan gospel (kepentingan misionasi Kristiani). Meski mungkin kepentingan
yang ketiga (gospel) kini tidak begitu
menonjol, tapi kepentingan pertama dan kedua (gold dan glory) nyata sekali masih berjalan.
Saudaraku,
neoliberalisme dan neoimperialisme tentu saja berdampak sangat dampak buruk buat
kita semua. Diantaranya, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan
moral, korupsi yang makin menjadi-jadi, dan kriminalitas yang kian merajalela.
Banyaknya pejabat dan anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi menjadi
bukti sangat nyata perilaku mereka yang menghalalkan segala cara guna mengembalikan
investasi politiknya. Eksploitasi SDA di negeri ini secara brutal juga
menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri ini telah gelap mata dalam
memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya
untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap oleh korporasi domestik maupun asing. Kenyataan
buruk itu makin diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik, seperti kenaikan
harga BBM, elpiji, tarif listrik, dan lain-lain.
Sementara
itu, demokrasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem
politik terbaik, yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya bohong
belaka. Rakyat hanya diperhatikan di saat kampanye atau sebelum pemilihan.
Setelah terpilih, anggota legislatif, kepala daerah, dan bahkan presiden, lebih
memperhatikan para penyokongnya. Lahirnya UU-UU liberal, dan lembeknya
pemerintah di hadapan perusahaan asing seperti Freeport, adalah bukti nyata
diabaikannya aspirasi rakyat serta ketundukan pemerintah pada kekuatan para
cukong di dalam dan luar negeri. Jadi, dalam demokrasi tidak ada yang namanya kedaulatan
rakyat; yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal.
Oleh
karena itu, wahai Saudaraku, jelas sekali negeri ini harus segera diselamatkan. Dan tak ada pilihan lain kecuali
dengan Islam. Yakni dengan syariah dan khilafah. Jadi, Save Indonesia with Sharia and Khilafah. Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah.
Hizbut
Tahrir Indonesia
29
Jumadil Ula 1436 H/17 Maret 2015 M
Disebarkan oleh DPD II HTI Kota Langsa
I Q B A L, S.HI
Hp: 085260943053 Email : kick_1924fight@yahoo.co.id