 |
| LSM KaNA |
Hal ini dikatakan Muzakir ketua LSM KaNA disebuah warung kopi Corner di Langsa Kamis (4/6), menurut dia dari data yang ada hasil pengamatan/investigasi di lapangan, banyak pekerjaan yang dilaksakan tindak dengan semestinya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muzakir mencontohkan persoalan pengadaan barang dan jasa yang ada pada ULP dan LPSE juga terjadinya penyakit lama yakni bagi bagi proyek.
Salah satunya masalah pengadaan barang jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten itu hingga sampai sekarang masih belum ada penyelesaiannya dengan pihak berwenang.
Masalah proyek-proyek yang tidak pernah selesai (terbengkalai) hal yang paling menyolok adalah tentang keterbukaan informasi publik itu tidak pernah dikelola dengan semestinya, untuk mendapatkan buku salinan APBK saja tidak diberikan, kata nya itu Rahasia Negara bagaimana bisa mendapatkan OPINI WTP, tuding Muzakir.
Oleh karena itu bisa saja pekerjaan atau kegiatan yang tidak dikelola dengan baik itu tidak di laporkan, makanya Opini WTP didapatkan oleh Pemkab Aceh Timur, kalau tidak ada manipulasi data yang di berikan berat pemerintah kabupaten aceh TIMUR ini dapat Opini WTP.
Kita memohon kepada pihak badan pemeriksa keuangan BPK untuk mengumumkan hasil auditnya agar rakyat Aceh Timur ini dapat memahaminya dan menjelaskan kepada publik dasar apa memberilan Opini WTP.
Kalau memang tidak dapat menjelaskan dasar penilaian Opini WTP ini, maka BPKRI Perwakilan Aceh harus ditinjau kembali dan harus di sesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada, jangan ada lagi Manipulasi data yang menjurus kepada pembodohan publik.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan di terbitkan jika Laporan Keuangan diangap memberikan Informasi yang bebas dari salah saji material.
| Alam
