Kenyataan ini terjadi pada sejumlah kegiatan proyek pada Dinas pekerjaan Umum Aceh Tamiang, salah satunya pada paket proyek pengerasan jalan Kampung Tanjung Genteng Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sebut sumber salah seorang rekanan kepada Realitas Kamis (20/8), melalui telepon selularnya.
Menurut sumber, paket proyek yang dikerjakan itu sudah selesai 3 minggu yang lalu namun amprahan penarikan uang ke DPPKA tidak kunjung selesai di PU, ada saja yang tidak beres, sebut sumber yang merasa dirugikan dengan sikap san kinerja pejabat dinas PU yang selalu meminta imbalan setiap menanda tangani berkas amprahan.
" mereka tidak mau menanda tangani berkas amprahan jika tidak langsung diantar oleh rekanan", sementara para pejabat itu sendiri sangat sulit dijumpai terkadang kita sampai berhari hari tunggu hingga sampai mati tanggal kontraknya, anehnya lagi nomor kontrak berbeda dengan nomor SPM sehingga terpaksa harus dibuat baru kontraknya yang harus mencari tanda tangan PPTK maupun konsultan itu bukan pekerjaan mudah yang memakan waktu panjang.
Ironisnya lagi berkas yang telah diurus seperti surat keterangan lunas Galian C, Lunas BPJS, lunas Jaminan Asuransi tersebut hilang di kantor PU tidak tau dimana rimbanya yang harus dibuat baru lagi oleh rekanan.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Ir.Junaidi yang di konfirmasi Realitas melalui telepon selularnta terkait masalah sembrautnya urusan Administrasi di dinas yang dipimpinnya mengatakan saat ini dirinya tidak masuk kantor, besok dia akan memanggil staf maupun PPTK terkait paket tersebut" hari ini saya diluar besok akan saya panggil mereka untuk mempertanyakan hal itu," mereka sengaja berbuat seperti itu agar dirinya jelek dimata rekanan, papar Junaidi yang baru 3 bukan menjabat Kadis PU itu.
| Alam
