Direktur LSM Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah, di Langsa, Kamis (17/11), menilai ada upaya sistematis yang dilakukan dalam pemuktahiran data pemilih di daerah itu oleh oknum tertentu pada Divisi Perencanaan dan Data Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat.
"Jika melihat banyaknya pemilih ganda pada DPS yang dirilis KIP beberapa waktu lalu, maka terendus adanya konspirasi untuk melakukan penggelembungan suara terhadap salah satu pasangan calon tertentu," urai Sayed.
Menurutnya, proses penyerahan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada KIP sebagai bahan awal pemuktahiran data pemilih terkesan ada pesanan khusus.
Hal ini, lanjut dia, tampak dengan tidak sinkronnya data dari DP4 dengan realitas data di lapangan (desa) saat pemuktahiran (entri data) dilakukan.
"Ini ada apa, bagaimana dinas yang menangani persoalan Kependudukan bisa memiliki data tidak sesuai dengan fakta lapangan. Patut dicurigai ada upaya tertentu kepada pasangan calon tertentu pula," tandas Sayed.
"Terlebih oknum penyelenggara yang membidangi divisi data di KIP Kota Langsa merupakan titipan partai tertentu. Sehingga sangat memungkinkan diduga ada kepentingan sepihak dalam kasus ini," sambung Sayed menganalisa.
Dia menduga, adanya DPS ganda tidak hanya terjadi di Kota Langsa saja. Bisa jadi, berlaku masih di seluruh Aceh untuk menenangkan pasangan calon yang diusung partai tertentu pula.
"Pemerintah daerah beserta aparat keamanan perlu melakukan croscek mendalam di seluruh Aceh tidak hanya Kota Langsa semata," pinta aktivis sosial ini, seraya menambahkan jika tidak maka praktik culas akan berlaku sehingga menghasilkan pemimpin daerah dengan cara-cara kotor.
Terkait adanya dugaan DPS ganda, Ketua KIP Kota Langsa, Agusni AH menyatakan data pemilih tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dilakukan perbaikan hingga valid nantinya.
Karenanya, Agusni berterimakasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan masukan terkait adanya pemilih ganda dalam DPS yang diumumkan pihaknya.
"Ini data belum validasi masih sementara, akan terus diperbaiki dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengoreksi daftar pemilih sampai bersih yang akan ditetapkan dalam DPT nantinya," jelas Agusni. | Alam
