 |
| Dra Kasihhati ketum PTN |
Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, menyampaikan kritik terbuka terhadap kesiapan perusahaan listrik milik negara tersebut dalam menghadapi tekanan eksternal, termasuk dampak konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu pasokan energi.
Hal tersebut sampaikan oleh Dra. Kasihhati kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/3/2026),
Kasihhati menilai bahwa PLN belum menunjukkan kesiapan optimal untuk merespons dinamika global yang kian kompleks. Padahal sektor kelistrikan merupakan tulang punggung aktivitas nasional sehingga setiap potensi gangguan harus diantisipasi secara matang dan terukur.
“Risiko krisis energi bukan sekadar wacana. Jika tidak diantisipasi sejak dini, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk gangguan layanan, bahkan pemadaman listrik,” ujarnya.
Kasihhati juga menyoroti kondisi keuangan PLN yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data yang ia sampaikan, total utang perusahaan pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun, meningkat dibandingkan Rp655 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan sebesar Rp56,2 triliun dalam satu tahun dinilai sebagai indikator yang harus dicermati secara hati-hati.
Di sisi lain, laba bersih perusahaan disebut mengalami penurunan. Pada 2023, PLN mencatatkan laba sebesar Rp22 triliun, namun pada 2024 angka tersebut turun menjadi Rp17,7 triliun. Penurunan ini dinilai mencerminkan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan perusahaan di tengah beban yang terus meningkat.
“PLN memegang peran strategis sebagai penyedia energi listrik nasional. Dengan posisi tersebut, pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara profesional, transparan, serta akuntabel agar kepercayaan publik tetap terjaga,” kata Kasihhati menegaskan.
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan adanya indikasi awal terkait ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dengan nilai mencapai Rp20,9 triliun pada 2026. Meski demikian, ia menekankan bahwa temuan tersebut masih bersifat indikatif dan membutuhkan pembuktian melalui mekanisme audit investigatif oleh lembaga berwenang.
“Informasi ini tidak boleh disimpulkan secara sepihak. Perlu ada audit mendalam agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kasihhati mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PLN. Ia secara khusus menyoroti posisi Direktur Utama sebagai pihak yang bertanggung jawab atas arah kebijakan dan pengelolaan perusahaan.
Menurutnya, evaluasi bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan langkah penting untuk memastikan perusahaan tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan mandat negara.
“Jika terdapat persoalan dalam tata kelola atau kebijakan strategis, maka evaluasi harus dilakukan secara objektif dan profesional. Kepentingan publik harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Kasihhati juga menekankan bahwa masyarakat sebagai pelanggan tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari potensi kesalahan pengelolaan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak tepat dapat berujung pada beban tambahan bagi masyarakat, baik dalam bentuk kenaikan tarif maupun penurunan kualitas layanan.
Selain menyoroti PLN, ia turut mengkritisi komunikasi publik pemerintah, khususnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menilai pernyataan yang disampaikan sejauh ini belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Dalam situasi yang sensitif seperti ini, komunikasi publik harus dilakukan secara hati-hati dan berimbang. Pernyataan yang tidak tepat berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan kepada publik mampu memberikan rasa aman, bukan justru memperkeruh situasi.
Di sisi lain, PLN dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa langkah pembiayaan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Perusahaan juga menegaskan komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia.
Namun demikian, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa isu ketahanan energi tetap menjadi perhatian utama. Transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang efektif dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sektor vital tersebut.
Dengan meningkatnya tekanan global dan kompleksitas tantangan yang dihadapi, berbagai pihak menilai perlunya sinergi antara pemerintah, BUMN, serta masyarakat dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional. Evaluasi yang objektif serta kebijakan yang tepat sasaran diharapkan mampu menjawab berbagai kekhawatiran yang muncul.
Hingga berita ini diturunkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak PLN, Kementerian BUMN, maupun Kementerian ESDM
terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PTN tersebut.
|****
