SamudraNews.com-Langsa, Sesuia Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh hingga detik ini belum dapat direalisasikan di Propinsi Aceh. Jika bendera Alam Peudang di syahkan dan semua masyarakat Aceh bisa menerima bendera itu, maka pemerintah pusat juga bisa menerima bendera alam peudeung tersebut, karena itu bukan bendera GAM atau separatis, jadi tidak ada benturan aturan atau regulasi RI tentang hal itu, Minggu (7/7/2019)

Bendera ini akan menjadi  win win  terbaik  membuat semua pihak merasa nyaman dan tidak melanggar konstitusi serta regulasi NKRI.

"Bendera alam peudeung yang merupakan simbol kejayaan kerajaan Aceh masa perjuangan itu sangat pantas dikibarkan oleh rakyat Aceh, hanya saja hingga saat ini belum bisa terwujud," ungkap DR.Zulkarnaen, Ketua Majelis Ulama Kota Langsa. 

Sambungnya, Aceh sejak lama berharap agar bendera alam  dapat menjawab  realisasi UUPA tentang bendera Aceh, rakyat merindukan bendera tersebut sebagai  keinginan rakyat sendiri dan semoga Aceh akan mampu kembali menggapai kejayaan di era pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang mengibarkan alam peudeung sebagai lambang kejayaan dan  ketentraman di bumi Serambi Mekkah, pintanya.

 "Kami yakin dan percaya, Pemerintah bersama DPRA  akan lebih bijaksana ke depan sehingga bendera alam peudeung dapat diakomodir untuk masuk didalam Qanun Aceh sebagai bentuk  kepastian hukum, dan bukan sebatas gagasan semu," tandasnya.

| Net

Post A Comment: