 |
masa Aksi kompak dan Ombak Sumut
Geruduk kantor bupati sergsi
SamudraNews.com-Serdang Bedagai udah yang ke-4 kalinya Organisasi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Anti Korupsi Sumatera Utara (OMMBAK-Sumut), MD3, dan Gerakan Rakyat Sipil yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Pedesaan Anti Korupsi (KOMPAK) kembali menggelar aksi dengan mendatangi Kantor Bupati Sergai untuk mengusut tuntas terkait perjalanan Dinas Studi Banding sebanyak 214 Kepala Desa (Kades) se Sergai di Bandung.Selasa (3/11/2020)
Koordinator massa aksi KOMPAK Rozi Albanjari dalam orasinya menyebutkan bahwa, keberangkatan sebanyak 214 Kepala Desa (Kades) Sergai dalam rangkaian Studi Banding di Bandung Jawa Barat banyak menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat.
Karena ditengah pandemi Covid-19 ini melakukan perjalanan dinas keluar daerah yang akan berdampak membawa virus bagi kita yang ada di Sergai, teriak nya.
"Kononnya lagi Jawa Barat termasuk dalam zona hitam. Bahkan informasi diterimanya baru 21 Kepala Desa (Kades) yang melakukan test swab", terangnya.
Sambung Rozi, permasalahan yang sangat krusial lagi keberangkatan Kepala Desa ke
Bandung ini tanpa sepengetahuan Kepala Dinas PMD Sergai dan Pjs Bupati Sergai.
Bagaimana mungkin ini terjadi seorang Kepala Desa melakukan perjalanan dinas tanpa mengantongi surat perjalanan keberangkatannya.
Belum lagi didapatkan informasi keberangkatan mereka mendahului anggaran (pakai uang dahulu)" pungkasnya.
Menyikapi tuntutan massa aksi KOMPAK Sergai Pjs Bupati Sergai Ir. Irman M.Si menyambut baik dan mengapresiasi serta mengucapkan selamat datang kepada massa aksi yang menyampaikan aspirasi tuntutan keberangkatan Studi Banding Kepala Desa ke Bandung.
"Kami akan mempelajari, mengidentifikasi, meneliti sesuai dengan kewenangan kami. Tentunya kami melaksanakannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku secara akuntabel dan transparan", terangnya.
Sebagai Pjs Bupati, kami menyakinkan kepada kita semua tentang sikap netralitas ASN",
"Saya yakinkan sikap aparat netral, tugas kita bersama, tidak ada anak buah yang salah yang salah pemimpin, kita saling melengkapi bersinergi, memberikan sanksi, dengan pola-pola, upaya mentralitaskan ASN digaris netralitas sesuai koridor hukum hingga sampai hari ini tetap komit", pungkasnya.
| DK
