Pj. Bupati Aceh Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa, dalam laporan LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tahun 2023.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban adalah merupakan agenda tahunan sesuai amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," sebut Pj. Bupati Aceh Timur.
Ir Mahyuddin juga mengungkapkan, bahwa semua kegiatan pemerintah daerah untuk tahun anggaran tersebut telah selesai.
"Sekarang adalah waktu untuk menyampaikan hasilnya melalui LKPJ. Ini termasuk laporan tentang urusan wajib dan pilihan, serta tugas-tugas pembantuan dan umum pemerintahan,
” kata Mahyuddin.
Dijelaakan, bahwa tahun 2023 menandai tahun pertama Ir.Mahyuddin menjabat
sebagai Pj Bupati di mana ia mengawasi pemerintahan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) 2023-2026, yang merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2017-2022.
"Semua ini merupakan bagian dari tanggung jawabn dirinya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai kepala daerah," kata Mahyuddin.
Lanjutnya,dari perspektif keuangan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah merencanakan pendapatan sebesar Rp1.814.125.464.835,00 untuk tahun anggaran 2023, dengan realisasi yang mencapai 97,17 persen atau Rp1.762.840.095.860,34.
Sementara itu, rencana pengeluaran ditetapkan sebesar
Rp1.866.107.185.160,00, dengan realisasi sebesar 95,75 persen atau
Rp 1.786.822.409.89,.
"Dari total pengeluaran,
Rp 968.674.239.474,00 dialokasikan untuk urusan wajib pelayanan dasar, dengan realisasi sebesar 94,52 persen atau Rp 915.552.223.438,58," terang Mahyuddin.
Kemudian untuk urusan wajib non-pelayanan dasar, anggaran sebesar Rp 135.961.839.162,00 disalurkan dengan realisasi sebesar 97,02 persen atau Rp 131.916.631.343,00," ucap Mahyuddin.
Sementara itu, untuk urusan pilihan, anggaran sebesar Rp 33.563.140.454,00 dikeluarkan dengan realisasi sebesar 90,82 persen atau
Rp 30.481.569.287,00," ungkap Mahyuddin.
"Untuk mendukung fungsi penunjang pemerintahan, anggaran sebesar Rp 537.466.362.280,00 disediakan dengan realisasi mencapai 99,07 persen atau Rp 532.481.435.357,00,"pungkas Mahyuddin.
| Herdian
