Muzakir pada kesempatan tersebut meyakinkan dunia usaha pada level internasional tentang kondisi faktual dan teraktual Aceh yang sangat terbuka dan ramah terhadap investasi. Image baru yang sangat positif pasca lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh membuat para investor tertarik pada peluang investasi di Aceh.“Dalam rangka percepatan investasi sesuai dengan target yang telah ditentukan, Pemerintah Aceh akan fokus pada beberapa langkah penting, yaitu menghadirkan perangkat hukum yang bisa menjamin keamanan, kenyamanan dan percepatan perizinan investasi," tambah Muzakir.
Langkah strategis lainnya adalah mempromosikan potensi dan rencana detail penanaman modal yang dibarengi dengan peningkatan kemampuan aparatur birokrasi agar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pelayanan di bidang investasi.
“Aceh bukan lah nama baru bagi Timur Tengah, sejak ratusan silam karena secara historis Selat Malaka sebagai poros perdagangan dunia merupakan daerah teritorial Aceh. Dan Aceh sendiri memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan Jazirah Arab,” tambah Wakil Gubernur yang akrab disapa Muallem di forum prestisius ini.
Pasca perdamaian RI dan GAM, Aceh memiliki perangkat regulasi yang sangat pro terhadap investasi. Bahkan Pemerintah Aceh sendiri kini dapat melakukan hubungan langsung dengan berbagai pihak baik lembaga maupun institusi di luar negeri sesuai dengan Perpres No. 11 Tahun 2010.
“Hal ini merupakan kekhususan yang dimiliki Aceh dibanding provinsi lain di indonesia dan ini tentunya akan lebih mempermudah akses terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi di Aceh pada masa mendatang,” jelas Muallem.
Menurut Iskandar Msc, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, yang turut hadir pada Indonesia Business Luncheon di Ritz Carlton Hotel, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, acara ini cukup diminati calon investor dari Timur tengah. Iskandar sendiri memberikan pemaparan mengenai Detail Plan on Investment Profile Projects in Aceh kepada pengusaha dari jazirah Arab. [tgj]
