 |
| Aceh Butuh Pembangunan, Bukan Bendera dan Lambang |
samudranews.com
| LANGSA - Masyarakat Aceh sangat berharap kepada
pemerintah pusat dan daerah untuk benar-benar memperhatikan pembangunan
infrastruktur, sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) guna
meningkatkan laju pembangunan seutuhnya di bumi Iskandar Muda. Bukan malah
hanya konsentrasi kepada persoalan bendera dan lambang daerah semata. Demikian
dikatakan Sekretaris Pengurus Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (PC SAPMA)
Pemuda Pancasila Kota Langsa, Sukma M Thaher kepada wartawan, Rabu (12/3).
Menurutnya, membangun infrastruktur, SDA dan SDM,
jauh lebih penting ketimbang mempertahankan argumentasi terkait bendera dan
lambang daerah yang sudah diatur dalam sebuah qanun (perda) Aceh. Bukan bendera
dan lambang yang kemudian bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Namun,
lanjutnya, kesejahteraan akan terwujud jika adanya peningkatan SDM rakyat untuk
menggelola SDA yang berlimpah di Aceh.
Jika pun, kata dia, bendera dan lambang merupakan
suatu hal penting dan menjadi istimewa karena merupakan amanah MoU Helsinky dan
memiliki nilai pemersatu dan perekat masyarakat Aceh, maka semangat bendera
Alam Peudeung dan Cap Sikureung yang kemudian menjadi alteranatif dan solusi
kongkrit terkait alotnya argumentasi bendera dan lambang antara pemerintah Aceh
dan pusat. “Alam Peudeng dan Cap Sikureung itu adalah representatif persatuan
Aceh dikala zaman kesultanan. Karenanya, sangat pantas untuk dipertimbangkan
menjadi bendera dan lambang simbol pemersatu dan perekat masyarakat Aceh,”
harap dia.
Selain itu, Sukma juga berharap kepada pemerintah
pusat di bawah kepemiminan Presiden Joko Widodo yang baru saja selesai
melakukan lawatan kerja ke Aceh, untuk dapat memprioritaskan pembangunan jalan
tol sebagaimana yang dijanjikan orang nomor satu itu. Kendati, kementerian BUMN
telah merilis bahwa Aceh tidak masuk dalam daerah/provinsi yang akan dibangun
jalan tol.
“Kami berharap Bapak Presiden dapat
merealisasikan janjinya terkait pembangunan jalan tol di Aceh. Ini bukan
sekedar janji politisi yang bersifat politis semata,” ujar Sukma seraya
menambahkan, Presiden juga harus memastikan PT Pelindo untuk mengaktifkan
pelabuhan-pelabuhan di Aceh agar bisa melakukan ekspor-impor beragam komoditi.
Selanjutnya dia mendesak semua komponen pemerintah di Aceh untuk dapat memprioritaskan pembangunan demi rakyat bukan demi kelompok dan golongan semata, sebagaimana fenomena yang terjadi selama ini. “Sekarang semua tampuk pimpinan pemerintahan daerah adalah putra terbaik Aceh. Karenanya, lakukanlah pembangunan yang baik untuk tanah indatu ini. Kemudian, saya berharap membangun Aceh yang relegius, menjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan dengan semangat nasionalisme. Kita membangun Indonesia mulai dari Aceh,” pinta Sukma.
| Alam
