Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

Jasa layout tabloid, koran, majalah, website - Musri ID

Breaking News:

latest

FAKSI Desak Kepala Inspektorat Aceh Timur Dipecat

SamudraNews.com- Aceh Timur-Aceh, Ketua Setwil. Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak pihak berwe...


SamudraNews.com-Aceh Timur-Aceh, Ketua Setwil. Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak pihak berwenang memberhentikan secara tidak hormat Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Timur/ Inspektur, jika tidak tegas pada kasus korupsi sejumlah aparat desa dan dugaan penyimpangan anggaran lainnya  di Aceh Timur.

Hal itu disampaikan Ronny, mengingat begitu banyaknya persoalan aparat desa bermasalah yang terkatung - katung prosesnya di inspektorat Aceh Timur.

" Kita minta Inspektur Aceh Timur diberhentikan saja, karena begitu banyak laporan masyarakat diduga macet di sana, bahkan yang kami awasi saja prosesnya bertele - tele dengan alasan yang sulit diterima, padahal kasus penyimpangan dana desa di Aceh Timur sudah tergolong darurat," kata Ronny, Jumat 11Juni 2021.

Menurut Ronny, padahal peran Inspektorat sangat penting demi menyelamatkan uang negara, khususnya dana desa yang diketahui banyak bermasalah di Aceh Timur.

" Banyak sekali masalah dana desa yang dikorupsi, belum lagi dugaan penyimpangan anggaran negara lainnya, bahkan sampai masyarakat sendiri  beramai - ramai datang  melaporkannya, tapi dari tahun ke tahun kinerja inspektorat kesannya begitu - begitu saja, memble dan suka ngeles, ini berarti kan nahkodanya enggak becus," ketus putera Idi Rayeuk berdarah Aceh - Minang itu.

Dia mengungkapkan masyarakat sering kebingungan dan dibuat lelah ketika melaporkan adanya dugaan penyimpangan anggaran negara di Aceh Timur, karena tidak jelasnya kinerja pihak terkait selama ini.

" Masyarakat melaporkan ke penegak hukum, ternyata penegak hukum butuh hasil audit inspektorat, nah inspektorat alasannya nunggu permintaan audit dari penegak hukum, kan kayak dipimpong begitu, itu contohnya ratusan juta uang meunasah Seneubok Aceh, yang jelas - jelas entah kemana, sampai detik ini belum diaudit, padahal kalau sudah ada hasil audit penegak hukum mau memprosesnya, nah ini ada apa koq jadi macet? karena inspektorat selalu pakai modus mengembalikan uang hasil penyimpangan? enak benar begitu," ungkapnya.

Ronny menegaskan mestinya inspektorat menghormati dan menghargai partisipasi masyarakat dalam hal mencegah, mengawasi dan melaporkan adanya penyimpangan dana desa dan dugaan korupsi besar lainnya di Aceh Timur, namun sayangnya hal itu kerap berakhir dengan polemik dan kekecewaan masyarakat.

" Banyak kasus dugaan korupsi dari tingkat dinas sampai ke dana desa, bahkan ada masyarakat yang sudah mondar - mandir ke inspektorat, tapi akhirnya mengecewakan, padahal masyarakat ingin menyelamatkan uang negara agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas," ungkap aktivis yang dikenal concern dengan isu - isu sosial, khususnya kemiskinan, pengangguran,demokrasi dan Hak Asasi Manusia tersebut.

Ronny menduga ada intervensi pihak berkuasa atau pihak tertentu atas inspektorat terkait polemik itu sehingga menyebabkan kinerja inspektorat sangat mengecewakan masyarakat.

" Kalau begini ceritanya, wajar saja kami menduga ada pihak tertentu atau pihak berkuasa melakukan intervensi pada upaya pencegahan atau penindakan kasus korupsi di Aceh Timur ini, kalau hal ini tidak segera dibenahi, jangan salahkan kami jika nantinya kami menggerakan massa, terutama warga sejumlah desa yang sudah geram pada masalah dana desa di desa mereka masing - masing," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.

| ***

Tidak ada komentar